Latihan soal · UKP Tingkat B
Latihan soal KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
5 soal contoh dari bank soal kami. Kerjakan dulu, lalu buka Periksa jawaban untuk melihat kunci, pembahasan, dan dasar hukumnya.
Soal 1
PT Arta memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang dibayarkan pada Masa September 2026. Kapan batas akhir penyetoran PPh Pasal 23 tersebut?
- 20 Oktober 2026
- 10 Oktober 2026
- 31 Oktober 2026
- 15 Oktober 2026
Periksa jawaban
Kunci: D. Sejak PMK 81/2024 batas setor seluruh PPh Masa seragam tanggal 15 bulan berikutnya, dan batas lapornya tanggal 20. Tanggal 10 adalah aturan lama.
Dasar: PMK 81/2024 s.t.d.t.d. PMK 1/2026 · booklet materi hlm. 2
Soal 2
Sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN adalah…
- Rp500.000
- Rp100.000
- Rp1.000.000
- 1% dari DPP
Periksa jawaban
Kunci: A. Denda telat lapor: SPT Masa PPN Rp500.000, SPT Masa lain Rp100.000, SPT Tahunan Badan Rp1.000.000, SPT Tahunan OP Rp100.000. Angka 1% DPP adalah denda faktur.
Dasar: UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 · booklet materi hlm. 3
Soal 3
Peredaran bruto CV Maju melewati Rp4,8 miliar pada Agustus 2026 (tahun buku sama dengan tahun kalender). Paling lambat kapan CV Maju wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP?
- 31 Januari 2027
- 30 September 2026
- 15 September 2026
- 31 Desember 2026
Periksa jawaban
Kunci: D. PMK 164/2023: paling lambat akhir tahun buku saat batas Rp4,8 miliar terlampaui. 'Akhir bulan berikutnya' (30 September) adalah aturan lama yang sering dijadikan jebakan.
Dasar: PMK 164/2023 · booklet materi hlm. 2
Soal 4
Setelah SKPKB PPh Badan 2023 terbit, DJP menemukan data baru yang menyebabkan tambahan pajak terutang. Produk hukum dan sanksi yang tepat adalah…
- SKPKBT dengan sanksi kenaikan 100%
- SKPKB dengan kenaikan 75%
- STP dengan bunga (acuan + 5%)/12
- SKPKB dengan bunga (acuan + 15%)/12
Periksa jawaban
Kunci: A. Data baru setelah SKP terbit ditindaklanjuti dengan SKPKBT dengan sanksi kenaikan 100% (Pasal 15 ayat (2)), kecuali diungkapkan sendiri sebelum pemeriksaan.
Dasar: UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 · booklet materi hlm. 4
Soal 5
Saat pemeriksaan, sebelum SPHP disampaikan, wajib pajak mengungkapkan sendiri kekurangan PPh Rp50.000.000 dengan jangka 4 bulan. Tarif bunga Pasal 8 ayat (5) pada awal penghitungan 1,42% per bulan. Sanksinya…
- Rp2.020.000
- Rp2.840.000
- Rp3.680.000
- Rp50.000.000
Periksa jawaban
Kunci: B. Pengungkapan saat pemeriksaan dikenai bunga (acuan + 10%)/12. 1,42% × 4 × Rp50.000.000 = Rp2.840.000. Jangan tertukar dengan tarif pembetulan (1,01%) atau SKPKB (1,84%).
Dasar: UU 6/1983 s.t.d.t.d. UU 6/2023 · KMK 47/MK/EF.2/2026 · booklet materi hlm. 10
Cakupan resmi KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak
Dikutip dari Cakupan Materi Soal UKP 2026 (KLC Kemenkeu). Lihat semua mata ujian di kisi-kisi UKP B.
- NPWP & pengukuhan PKPNPWP / Pengukuhan PKP
- PembayaranPembayaran, pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak
- STP & SKPSTP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)
- Penagihan dengan Surat PaksaPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
- PembetulanPermohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
- GugatanGugatan Banding di Pengadilan Pajak, Pengajuan PK ke MA
- Pembukuan & pencatatanPembukuan (badan); Pencatatan dan Pembukuan (orang pribadi)
- PenelitianPenelitian, pemeriksaan dan penyidikan
- Sanksi administrasiSanksi-sanksi
- RestitusiRestitusi
- Ketentuan pidanaKetentuan Pidana
Lanjutkan dengan 80 soal di ruang ujian.
Tryout lengkap dengan alur Safe Exam Browser, timer, Excel, dan rapor kelemahan per mata ujian.