Kamus singkatan pajak

Status operator kepabeanan tepercaya. Termasuk PKP berisiko rendah untuk restitusi pendahuluan PPN.

Anggaran pemerintah daerah.

Anggaran pemerintah pusat. Salah satu syarat unit pemerintah yang bukan subjek pajak.

Izin importir. Importir dengan API dipungut PPh 22 impor 2,5%, tanpa API 7,5%.

Penjual kendaraan bermotor yang memungut PPh 22 0,45%.

Pegawai negeri. Bukti potong tahunannya BPA2.

Contoh barang yang dibeli bendahara.

Penjual kendaraan bermotor yang memungut PPh 22 0,45%.

Agunan debitur yang diambil kreditur. Penyerahannya kena PPN besaran tertentu 1,1%.

Penjualan BBM ke SPBU Pertamina dipungut PPh 22 0,25% final.

Barang yang penyerahannya dikenai PPN.

Untuk bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima lain selain pegawai tetap.

Untuk imbalan pekerjaan yang dibayarkan kepada orang pribadi luar negeri.

Diberikan pada masa pajak terakhir (Desember atau bulan berhenti bekerja).

Pasangan BPA1 untuk pegawai pemerintah.

Penyelenggara jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Premi BPJS Kesehatan dari pemberi kerja masuk bruto TER.

Bukti potong PPh 21 bulanan untuk pegawai tetap dan pensiunan.

Bukti potong PPh 26 untuk penerima luar negeri di SPT Masa PPh Unifikasi.

Unit Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan UKP.

Bukti potong format standar untuk penerima dalam negeri dan BUT di SPT Masa PPh Unifikasi.

PPh 26 atas laba setelah pajak BUT: 20% × (PKP − PPh BUT), kecuali ditanamkan kembali.

Tetap subjek pajak badan dalam negeri.

Tetap subjek pajak badan. BUMN tertentu juga pemungut PPh 22 (1,5%) dan PPN.

Kehadiran usaha wajib pajak luar negeri di Indonesia, misalnya kantor cabang. Dipajaki seperti badan dalam negeri.

Nilai barang impor termasuk asuransi dan ongkos angkut. DPP impor = CIF + bea masuk + pungutan lain.

Sistem inti administrasi pajak DJP yang baru. Sejak Coretax, NIK berfungsi sebagai NPWP dan cabang memakai NITKU.

Badan usaha persekutuan. Untuk PPh tetap diperlakukan sebagai badan.

Perbandingan utang terhadap modal. Batas fiskal 4:1; bunga atas kelebihannya tidak boleh dibiayakan.

Surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Tanpa DGT yang valid, PPh 26 tetap 20%.

Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang mengurus pajak pusat: PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB-P5L.

Nilai yang dikalikan tarif: harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain (misalnya 11/12 × harga jual).

Barang yang masuk pertama dianggap keluar pertama. Diperbolehkan secara fiskal.

UU 7/2021 yang mengubah banyak aturan: natura jadi objek, denda keberatan 30%, banding 60%, tarif PPN naik.

Organisasi profesi yang menerbitkan standar akuntansi (PSAK dan ISAK).

Penjelasan atas PSAK. ISAK 335 untuk nirlaba, ISAK 123 untuk posisi pajak tidak pasti.

Pembelian batubara dan mineral dari pemegang IUP dipungut PPh 22 1,5%.

Program BPJS Ketenagakerjaan. Iuran pemberi kerja tidak masuk bruto TER; iuran pegawai mengurangi bruto. JHT sekaligus kena PPh 21 final 0/5%.

Premi yang dibayar pemberi kerja dan masuk penghasilan bruto pegawai.

Premi yang dibayar pemberi kerja dan masuk penghasilan bruto pegawai.

Jasa yang penyerahannya dikenai PPN. Ekspor JKP 0% hanya untuk jenis yang tercantum di PMK 81/2024.

Program BPJS Ketenagakerjaan. Perlakuannya sama dengan JHT dalam PPh 21.

Pajak terutang lebih besar dari yang sudah dibayar atau dikreditkan.

Kawasan dengan fasilitas, antara lain PPN tidak dipungut atas penyerahan tertentu.

Contoh yang sering diuji: KEP-220 (biaya kendaraan pegawai 50%) yang sudah dicabut.

Kontraktor migas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Dipakai antara lain untuk menetapkan tarif bunga sanksi KUP setiap bulan.

Membangun bangunan minimal 200 m² di luar kegiatan usaha. PPN besaran tertentu 2,2% dari biaya tanpa tanah.

Kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar dan dilayani.

Hukum acara pajak: pendaftaran, pembayaran, pelaporan, ketetapan, sanksi, dan sengketa.

Pajak yang dibayar atau dikreditkan lebih besar dari pajak terutang.

Barang yang masuk terakhir dianggap keluar pertama. Tidak diperbolehkan secara fiskal.

Pengadilan tertinggi. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak diajukan ke MA.

Pengadilan yang menguji undang-undang terhadap UUD. Putusan MK 26/PUU-XXI/2023 memindahkan pembinaan Pengadilan Pajak ke MA.

Istri memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri. Perhitungannya sama dengan PH.

Nomor KTP. Sejak Coretax berfungsi sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk.

Identitas untuk cabang atau tempat usaha. Cabang tidak lagi diberi NPWP tersendiri.

Persentase dari NJOP yang menjadi dasar tarif PBB: 40% untuk perkebunan, perhutanan, pertambangan.

Nilai bumi dan bangunan per 1 Januari. Dasar menghitung PBB.

Rp12 juta per wajib pajak, dikurangkan sekali pada objek dengan NJOP terbesar. Bila soal menyebut nihil, ikuti soal.

Cara menghitung neto OP usahawan tanpa pembukuan: persentase norma × peredaran bruto. Syarat bruto kurang dari Rp4,8 miliar.

Identitas wajib pajak. Badan, instansi pemerintah, dan OP bukan penduduk memakai NPWP 16 digit; OP penduduk memakai NIK.

Nomor validasi setoran pajak; setoran PPh 25 bertanda NTPN berlaku sebagai SPT Masa.

Bagian laporan laba rugi komprehensif di luar laba rugi, misalnya surplus revaluasi. Pajak tangguhannya ikut dicatat di OCI.

Wajib pajak berupa perorangan, lawan dari wajib pajak badan.

Wajib pajak orang pribadi pedagang pengecer yang punya satu atau lebih tempat usaha; angsuran PPh 25-nya 0,75% dari peredaran bruto bulanan tiap tempat usaha (PMK 81/2024 Pasal 234).

PBB-P2 adalah PBB rumah dan tanah biasa yang kini dipungut pemerintah daerah.

Perjanjian pajak antarnegara (tax treaty). Tarifnya bisa lebih rendah dari 20% bila syarat DGT terpenuhi.

Lima sektor PBB yang dikelola DJP: perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, panas bumi, minerba, dan sektor lain.

Pajak atas tanah dan bangunan. Sektor P5L dikelola DJP; sektor P2 menjadi pajak daerah.

Termasuk PKP berisiko rendah untuk restitusi pendahuluan PPN.

Dokumen kepabeanan ekspor. Dipersamakan dengan faktur pajak.

Aturan teknis dari Dirjen Pajak. Contoh: PER-3/PJ/2026 tentang SPT.

Suami-istri dengan perjanjian pisah harta. Penghasilan digabung dulu, dihitung, lalu PPh dibagi proporsional.

Dokumen kepabeanan impor. Dipersamakan dengan faktur pajak.

Dua arti, lihat konteks. Di soal sengketa: Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, hanya sekali. Di soal PPN: Pajak Keluaran, PPN yang dipungut PKP saat menjual.

Dua arti, lihat konteks. Di soal PPN: Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang wajib memungut PPN (batas omzet Rp4,8 miliar). Di soal PPh: Penghasilan Kena Pajak, yaitu dasar pengenaan tarif (neto − PTKP untuk OP).

PPN yang dibayar PKP saat membeli. Dikreditkan terhadap Pajak Keluaran paling lambat 3 masa setelah masa faktur.

Aturan teknis dari Menteri Keuangan. Contoh: PMK 81/2024 (Coretax), PMK 168/2023 (PPh 21).

Penyedia digital luar negeri (misalnya layanan streaming) yang bisa ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Peraturan pelaksana undang-undang. Contoh: PP 58/2023 tentang TER, PP 20/2026 tentang PPh final 0,5%.

Pejabat yang membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan; aktanya objek Bea Meterai.

Pajak atas tambahan kemampuan ekonomis. Ada yang dipotong pihak lain (21, 22, 23, 26, 4 ayat (2)) dan yang dibayar sendiri (25, 29).

Pajak atas konsumsi, dipungut bertingkat oleh PKP. Tarif 12%, efektif 11% untuk barang bukan mewah.

Dipungut sekali di pabrikan atau saat impor barang mewah. Tidak dapat dikreditkan.

UU 19/1997 s.t.d.d. UU 19/2000 yang mengatur Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, dan penyanderaan.

Standar akuntansi dari IAI. PSAK 212 mengatur pajak penghasilan (dulu PSAK 46).

Badan usaha berbadan hukum dengan modal saham. Selalu wajib pembukuan.

Bagian penghasilan OP yang tidak dipajaki: Rp54 juta diri, Rp4,5 juta kawin, Rp4,5 juta per tanggungan (maks. 3), Rp54 juta bila istri digabung.

Kerangka standar akuntansi komersial di Indonesia.

Istilah umum; pembinaan SDM vokasi dapat memperoleh super deduction.

Peramban ujian yang mengunci komputer agar peserta hanya bisa membuka aplikasi ujian.

Keputusan tertulis DJP, misalnya SK Keberatan atau SK Pembetulan.

Surat dari DJP yang membebaskan dari pemotongan atau pemungutan pajak tertentu.

Bukti lulus UKP. Tingkat B menunjukkan kompetensi untuk mewakili wajib pajak orang pribadi dan badan.

Ketetapan hasil pemeriksaan atau penelitian: SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN.

Pemeriksaan menemukan pajak kurang dibayar. Dilunasi 1 bulan; bunga (acuan + 15%)/12, maks. 24 bulan.

Terbit bila ada data baru setelah SKP terbit. Sanksi kenaikan 100%.

Kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Kelebihannya diperhitungkan dulu dengan utang pajak, lalu dikembalikan.

Kredit pajak sama dengan pajak terutang; tidak ada kurang atau lebih bayar.

Keputusan restitusi cepat tanpa pemeriksaan, misalnya PPN dalam 1 bulan.

Syarat bagi pihak lain (bukan konsultan, bukan keluarga) untuk menjadi kuasa wajib pajak menurut PMK 44/2026.

Surat dari KPP yang meminta penjelasan atas data yang tidak cocok, sebelum pemeriksaan.

Pompa bensin. PPh 22 atas BBM yang dibelinya dari Pertamina bersifat final.

Berisi temuan pemeriksa. Wajib pajak menanggapi tertulis dalam 5 hari kerja. Mengaku sebelum SPHP: bunga (acuan + 10%)/12.

Terbit bila utang belum lunas lewat 2 × 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Penyitaan disaksikan 2 orang.

Formulir pendaftaran objek PBB yang diisi subjek pajak dan dikembalikan paling lambat 30 hari setelah diterima.

Tagihan PBB tahunan. Dilunasi paling lama 6 bulan sejak diterima.

Laporan pajak dari wajib pajak. SPT Masa untuk tiap bulan, SPT Tahunan untuk setahun.

Bukti pembayaran pajak ke kas negara.

Alat menagih kekurangan yang sudah jelas tanpa pemeriksaan: salah hitung, sanksi bunga atau denda, faktur terlambat.

Tarif pemotongan PPh 21 bulanan sejak 2024 (PP 58/2023). Kategori A, B, C sesuai status PTKP. Di masa pajak terakhir dihitung ulang dengan Pasal 17.

Dana hari tua yang dibayar sekaligus; tarif PPh 21 final sama dengan JHT.

Bukti potong tahunan anggota TNI memakai BPA2.

Ranah hukum administrasi pemerintahan. Sengketa pajak tidak diajukan ke Pengadilan TUN, tetapi ke Pengadilan Pajak.

Ujian dari BPPK berdasarkan PMK 55/2026 yang menggantikan USKP. Lulus mendapat SKK sesuai tingkat A, B, atau C.

Hibah atau bantuan kepada UMK dari pihak tanpa hubungan bukan objek PPh.

Kelompok usaha yang mendapat berbagai fasilitas pajak, misalnya PPh final 0,5%.

Mata uang asing; nilai impor dikonversi ke rupiah dengan kurs Menteri Keuangan.

Skema ujian lama yang berjenjang dan dibagi per mata ujian selama beberapa hari. Kini digantikan UKP.

Peraturan tertinggi di bawah UUD, dibuat DPR bersama Presiden. Contoh: UU KUP, UU PPh, UU PPN.

Status kewarganegaraan; status subjek pajak tetap ditentukan tempat tinggal atau lama berada di Indonesia (183 hari).

Pejabat perwakilan asing yang WNI tidak dikecualikan dari subjek pajak.

Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Opini auditor terbaik. Salah satu syarat restitusi pendahuluan wajib pajak kriteria tertentu (3 tahun berturut-turut).